Soal PKN Kelas 9 semester Ganjil
SOAL PKN KELAS 9
1. Keikutsertaan
warganegara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan :
A.Hak
B.Hak dan kewajiban
C.Kewajiban
D.Tugas dan wewenang
2. Kekuatan utama dalam
sistem pertahanan adalah :
A.TNI
B.Polri
C.TNI dan Polri
D.Seuruh rakyat
3. Dasar Hukum Pertahanan
negara adalah :
A.Pasal 30 UUD 1945
B.Pasal 32
UUD 1945
C.Pasal 31
UUD 1945
D.Pasal 33
UUD 1945
4. Usaha pembelaan negara
diselenggarakan dengan melalui :
A.Pendidikan Kewarganegaraan
B.Pengabdian Sesuai profesi
C.Pelatihan dasar militer
D.Jawaban A,B,C benar
5. Di bawah ini yang
merupakan latihan dasar
militer mahasiswa
adalah :
A.IMM
B.GMNI
C.Menwa
D.PMII
6. Yang merupakan komponen
TNI ,kecuali :
A.TNI AD
B.TNI AU
C.TNI AL
D.POLRI
7. Kontingen Garuda I
dikirim ke negara :
A.Mesir
B.Afganistan
C.Libanon
D.Irak
8. Tugas TNI adalah :
A.Memperta1hankan kedaulatan negara
B.Melindungi kehormatan bangsa
C.Melaksanakan operasi militer
D.Jawaban A,B,C Benar
9. Berikut ini merupakan
ancaman militer :
A.Demonstrasi
B.Aksi teror bersenjata
C.Upacara
D.Jawaban A,B,C benar
10. Indonesia harus
mewaspadai ancaman militer dari negara tetangga. Pernyataan ini disampaikan
oleh :
A.Ryamizard Ryacudu
B.Laksamana Widodo AS
C.Try Sutrisno
D.Soeharto
11. Instrunent of nasional
power artinya :
A.Angkatan Bersenjata
B.TNI manunggal
C.Kekuatan nasional
D.Pertahanan Negara
12. Organisasi perlindungan masyarakat adalah :
A.LINMAS
B.PMI
C.Puskesmas
D.Karang Taruna
13. Contoh tindakan upaya
yang dilakukan oleh TNI dalam membela negara,kecuali :
A.menghadapi separatis APRA
B.Melarang Demonstrasi
C.Menumpas G 30 S PKI
D.Menumpas gerakan Papua Merdeka
14. Pulau yang sekarang
lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi adalah :
A.Sumbawa dan Timor
B.Sipadan dan ligitan
C.Sipadan dan Irian
D.Roti dan ligi
15. Pertahanan negara
berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan wilayah NKRI.Pernyataan ini
termaktub dalan :
A.UU RI No 3 tahun 2002
B.Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
C.Pasal 30 UUD 1945
D.Pasal 1 UUD 1945
16. Kewenangan untuk
mengatur kepentingan daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan disebut :
A.Desentralisasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
17. Kesatuan masyarakat
hukum dengan wilayah tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri dalam ikatan NKRI
disebut :
A.Desentraliasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
18. Desentralisasi dibagi
menjadi empat type :
A.Politik,Administrasi
B.Politik,Fiskal
C.Politik,ekonomi Fiskal,ekonomi Sosial,budaya
D.Ekonomi,Fiskal Ekonomi Sosial Sosial,Budaya
19. Dasar hukum
desentralisasi adalah :
A.UU No 32 th.2004
B.UU No 22 th 2004
C.UU No 23 th.2004
D.UU No 30 th 2004
20. Visi Otonomi Daerah
dirumuskan dalam ruang lingkup utama yaitu
A.Politik
B.Ekonomi
C.Sosial Budaya
D.Jawaban A,B,C Benar
21. Di bawah ini merupakan
Pimpinan MPR RI sekarang :
A.M.Taufik Kiemas,Marzuki Ali
B.M.Tuufik Kiemas,Hajriyanto Tohari
C.Marzuki Ali,Hajriyanto Tohari
D.Marzuki Ali,Pramono Anung
22. Bupati Musi Rawas
periode 2010 – 2015 adalah :
A.Drs.H.Ridwan Mukti
B.H.Nang Ali Sholihin ,SH
C.H.Rajab Semendawai,SH
D.Drs.HM.Syueb Tamat
23. Tujuan Otonomi Daerah :
A.Agar Tugas Pemerintah Pusat menjadi ringan.
B.Untuk mengurangi kekuasaan Presiden
C.Efisiensi APBN
D.Pengembangan kehidupan Demokrasi
24. Pemerintahan Daerah
terdiri dari :
A.Bupati dan Para Kepala Dinas
B.Bupati dan DPRD
C.Bupati dan Para Ketua Partai
D.Bupati dan Para Camat
25. Aturan tentang
Pemerintah Daerah termaktub dalam :
A.Pasal 16 UUD 1945
B.Pasal 18 UUD 1945
C.Pasal 17 UUD 1945
D.Pasal 19 UUD 1945
26. Penyerahan wewenang oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam sistem
NKRI disebut :
A.Tugas Perbantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
27. Penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu diosebut :
A.Tugas Pembantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
28. Antar susunan
pemerintahan memiliki hubungan :
A.Koordinatif
B.Hierarkhis
C.Instruktif
D.Jawaban A,B,C benar
29. Antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah memiliki hubungan
:
A.Keuangan
C.Pelayanan umum
B.Pemanfaatan Sumber daya
D.Jawaban A,B,C Benar
30. UU RI No 33 Tahun
2004 berisi :
A.Otonomi Daerah
B.Pemerintah Daerah
C.Perimbangan keuangan,Pusat,
dan Daerah
D.DPR dan DPRD
31. Kewenangan Propinsi
diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.
B.Pasal 13 UU No.32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No.32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No.32 Th.2004
32. Kewenangan Kabupaten dan
kota diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.2004
B.Pasal 13 UU No 32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No 32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No 32 Th.2004
33. DPRD memiliki fungsi :
A.Legislasi,anggaran dan pengawasan
B.Anggaran dan Pengawasan
C..Legislasi dan pengawasan
D.Legislasi dan Anggaran
34. Penyelenggara Pemilihan
Bupati adalah :
A.KPUD
B.Gubernur
C.DPRD
D.Mendagri
35. Di bawah ini merupakan
hak-hak anggota DPR,kecuali
A.Angket
B.Interpelasi
C.Mendapatkan kekayaan
D.Menyatakan pendapat
36. PBD harus mendapatkan
persetujuan dari :
A.Gubernur
B.Sekda
C.Mendagri
D.DPRD
37. P A D singkatan
dari :
A.Penerimaan Asli Daerah
C.Pendapatan Asli Daerah
B.Pinjaman Asli Daerah
D.Program Anggaran Daerah
38. Kebijakan publik adalah
apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan .
Pernyataan di atas disampaikan oleh :
A.Edwar III
B.Dye
C.Kartasasmita
D.Anderson
39. Agar sesuatu yang
digariskan tidak bersifat abstrak dan dapat terealisasikan.
Kalimat di atas merupakan tujuan dari :
A.Kebijakan Pemerintah
B.Kebijakan Publik
C.Kebijakan Pimpinan
D.Kebijakan Negara
40. Adanya keterbukaan dari
lembaga eksekutif dan legislatif akan menimbulkan:
A.Motivasi membangun
B.Kurangnya kreatifitas
C.Kemunduran
D.Jawaban A,B,C benar
0 komentar: